Know Your Customer (KYC) bagian dari peraturan Federal Anti-Money Laundering (AML) yang memverifikasi identitas klien perbankan baru adalah proses yang kikuk di sebagian besar sistem layanan keuangan lama, dan akan sangat diuntungkan dari peningkatan bersama. Juga terkenal di industri teknologi keuangan (FinTech) bahwa Distributed Ledger Technology (DLT) dapat menjadi solusi yang sangat baik untuk beberapa kekurangan yang mengganggu prosedur implementasi KYC.
Ketahui Know Your Customer (KYC): Latar Belakang
Regulator bank di Amerika Serikat memperkenalkan peraturan Know Your Customer (KYC) pertama pada tahun 1998 tetapi tidak pernah turun karena kritik baik dari dalam industri perbankan maupun publik. Namun, satu minggu setelah serangan teroris 11 September 2001, proposal legislatif untuk menggagalkan terorisme membanjiri Washington; akhirnya mereka menjadi USA PATRIOT Act yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush pada 26 Oktober 2001. Judul III dari Undang-undang tersebut menambahkan persyaratan dan kebijakan penegakan yang lebih ketat pada Bank Secrecy Act of 1970, yang telah mengatur industri perbankan. Dengan demikian, persyaratan KYC lahir, bersama dengan dua prosedur inti mereka: the Customer Identification Program (CIP) and the Customer Due Diligence (CDD) protocol.
Masalah Dengan Prosedur Know Your Customer (KYC) Secara Tradisional
Prosedur KYC bisa mahal dan rumit bagi perusahaan untuk diterapkan dan dipelihara, tetapi prosedur tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Anti Pencucian Uang (AML) dan KYC. Biaya ini telah meningkat secara eksponensial dan hanya akan terus meningkat karena sistem AML/KYC menjadi lebih kompleks dan hukuman untuk ketidakpatuhan semakin tinggi.
Banyak protokol KYC perusahaan terkenal tidak efisien, ketinggalan jaman, dan lambat. Mereka umumnya berbasis kertas, membutuhkan input manual dalam jumlah besar, dan seringkali berakhir dengan menduplikasi pekerjaan karyawan baik di dalam maupun di antara perusahaan.
Klien korporat dari perusahaan jasa keuangan kesal dengan berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk kepatuhan KYC — antara 26 dan 32 hari per pelanggan. Poin nyeri lainnya termasuk mencoba mengikuti peraturan yang terus berubah; kurangnya standar global; kontak yang berlebihan dari lembaga keuangan; dan permintaan KYC yang tidak konsisten dari perusahaan di negara yang sama dan terkadang bahkan di kota yang sama. Prinsip rencana KYC cukup sederhana, namun pengalaman KYC dari pelanggan, perusahaan keuangan, dan pemimpin industri menjadi sangat rumit.
Update Aturan KYC 2026 di Indonesia
Pada 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengatur penerapan KYC untuk seluruh penyedia layanan aset kripto di Indonesia. Beberapa perubahan penting meliputi:
- Verifikasi Wajib Level 1 — Semua pengguna exchange kripto wajib menyelesaikan KYC level 1 (foto KTP + verifikasi wajah) sebelum dapat melakukan transaksi
- Enhanced Due Diligence (EDD) — Untuk transaksi di atas Rp100 juta, exchange wajib melakukan verifikasi tambahan
- Integrasi Data Dukcapil — Verifikasi KTP dilakukan secara real-time melalui database kependudukan
- Laporan Transaksi Mencurigakan — Exchange wajib melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK dalam 3 hari kerja
Penerapan KYC yang ketat ini bertujuan melindungi pengguna dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk panduan registrasi dengan KYC, lihat Cara Mendaftar Di Bybit dan Aplikasi Crypto Indonesia Terbaik untuk Pemula 2026. Baca juga Analisis Dampak Regulasi OJK Kripto 2026 untuk pemahaman lebih lanjut.
